Berikut ini adalah kriteria subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi:
1. Warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA); dan
2. bertempat tinggal di Indonesia; atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan orang pribadi yang:
1. bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:
   a. dikuasai atau dapat digunakan setiap saat;
   b. dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan
   c. bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut;
2. memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau
3. menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari.
Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
1. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
2. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
3. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
4. kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
5. dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

Contoh Kasus:
Mr. Jhon bekerja di Indonesia sebagai seorang Konsultan Arsitek. Istri dan 2 anak Mr.Jhon tinggal di Amerika Serikat. Mr. Jhon sudah bekerja di Indonesia selama 1 tahun (bekerja sejak tahun 2023). Selain itu pada tahun 2024 Mr. Jhon membuat usaha toko kue di Amerika Serikat. Seluruh perizinan atas nama Mr.Jhon dan bentuk usahanya juga termasuk dalam kategori usaha pribadi. Usaha tersebut dijalankan oleh karyawannya. Aktivitas sehari-hari Mr.Jhon ada di Indonesia. Mr.Jhon melakukan pengelolaan usaha dari Indonesia dan meminta istrinya yang ada di Amerika Serikat untuk mengawasi secara langsung. Status Mr. Jhon adalah WNA Amerika Serikat dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Indonesia, Mr. Jhon tidak memiliki NPWP. Apa status subjek pajak Mr.Jhon dalam kasus diatas?

Status subjek pajak Mr.Jhon adalah subjek pajak dalam negeri. Atas penghasilan Mr.Jhon dari Indonesia akan dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di indonesia.

Referensi:

• Undang-Undang Pajak Penghasilan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

ü  Pre-test

ü  Mendaftar untuk diberikan npwp

ü  Pengukuhan pengusaha kena pajak

ü  Pembukuan dan pencatatan

ü  Pembayaran pajak

ü  Pelaporan pajak

ü  Wakil dan kuasa wajib pajak

ü  Pengembalian/restitusi pajak

ü  Pemeriksaan

ü  Pembetulan/pengurangan/penghapusan/pembatalan

ü  Keberatan

ü  Banding

ü  Gugatan

ü  Peninjauan kembali

ü  Penetapan dan penagihan pajak

ü  Sanksi administrasi

ü  Pidana perpajakan

ü  Post-tes

Setiap perusahaan tidak hanya perlu memastikan karyawannya mahir dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga harus memahami aspek perpajakan dengan baik. Hal ini penting karena terdapat perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, terutama dalam hal pengakuan beban atau biaya perusahaan. Akibatnya, beberapa pos biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial mungkin perlu dikoreksi saat menyusun SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, berikut adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan syarat tertentu;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk** natura dan kenikmatan** (mulai tahun pajak 2022 DIHAPUS), kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Konsep Dasar Biaya yang Dapat Dikurangkan

Dalam perpajakan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi prinsip "3M" yaitu biaya yang berkaitan dengan usaha untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan. Biaya tersebut dapat dibebankan pada tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Implikasi Koreksi Fiskal

Ketika dilakukan koreksi fiskal positif terhadap suatu biaya, hal ini berarti biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Akibatnya, laba fiskal akan lebih besar dibandingkan laba komersial, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pajak terutang.

Rasionalisasi Pembatasan Biaya

Meskipun suatu pengeluaran didukung dengan bukti transaksi yang valid, tidak semua biaya dapat diakui dalam perhitungan pajak. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pembebanan biaya yang tidak relevan dengan kegiatan usaha. Dengan membatasi biaya yang dapat dikurangkan hanya pada biaya yang terkait dengan prinsip 3M, pemerintah berupaya memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Dalam era persaingan global, peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan menjadi kunci sukses bagi perusahaan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jasa pendidikan dan pelatihan bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Mari kita telusuri bersama.

Dasar Hukum PPN atas Jasa Pendidikan/Pelatihan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan terkait PPN untuk jasa pendidikan melalui dua regulasi utama:

1. Undang-Undang PPN stdd No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 16B Ayat 1A huruf j UU PPN stdd UU HPP menyebutkan "jasa pendidikan" sebagai salah satu Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari PPN. Namun, pembebasan ini tidak berlaku universal.

2. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022

PP ini memberikan detail lebih lanjut tentang kriteria jasa pendidikan yang berhak atas pembebasan PPN.

Siapa yang Berhak atas Pembebasan PPN?

Tidak semua penyelenggara pendidikan atau pelatihan otomatis mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2022 Pasal 16, kriterianya adalah:

1. Penyelenggara pendidikan sekolah (formal)
2. Penyelenggara pendidikan luar sekolah (jalur nonformal)

Yang crucial, penyelenggara harus merupakan "satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan formal atau non-formal dari pemerintah daerah".

Konsekuensinya, perusahaan yang bukan lembaga pendidikan resmi tetap dikenakan PPN 11% atas jasa pelatihan yang mereka berikan atau jual. Ini berlaku baik untuk pelatihan internal maupun jasa pelatihan yang ditawarkan ke pihak eksternal.

Studi Kasus

Kasus 1: PT Maju Konsultan

PT Maju Konsultan adalah perusahaan konsultan keuangan & perpajakan, mereka rutin mengadakan pelatihan keterampilan akuntansi pajak kepada banyak wajib pajak. karena PT Maju Konsultan tidak memiliki izin khusus sebagai lembaga pendidikan formal maupun non-formal, jasa pelatihannya tersebut dikenakan PPN 11%.

Kasus 2: Yayasan Cerdas Bersama

Sebaliknya, Yayasan Cerdas Bersama dengan izin resmi sebagai lembaga pendidikan non-formal, dapat memberikan jasa pelatihan tanpa mengenakan PPN.

Kesimpulan

Meskipun ada potensi tambahan biaya PPN, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tetap merupakan langkah strategis. Pemahaman yang tepat tentang aturan PPN ini akan membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dan strategi pengembangan SDM yang lebih efektif. Pada akhirnya, kualitas SDM yang unggul tetap menjadi aset terpenting dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat di era global ini.