DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. KUP AB

2. PAJAK PENGHASILAN PSL 21

3. PAJAK PENGHASILAN POTPUT

4. PPN DAN PPNBM

5. AKUNTANSI PAJAK

6. PAJAK PENGHASILAN OP

7. PAJAK PENGHASILAN BADAN

8. PBB P5L DAN BEA MATERAI

DAFTAR MATERI UJIAN

1. KUP AB

2. PAJAK PENGHASILAN PSL 21

3. PAJAK PENGHASILAN POTPUT

4. PPN DAN PPNBM

5. AKUNTANSI PAJAK

6. PAJAK PENGHASILAN OP

7. PAJAK PENGHASILAN BADAN

8. PBB P5L DAN BEA MATERAI

DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. KUP AB

2. PAJAK PENGHASILAN PSL 21

3. PAJAK PENGHASILAN POTPUT

4. PPN DAN PPNBM

5. AKUNTANSI PAJAK

6. PAJAK PENGHASILAN OP

7. PAJAK PENGHASILAN BADAN

8. PBB P5L DAN BEA MATERAI

Catatan:

Peserta yang memenuhi syarat administrasi akan diproses dokumennya untuk pengurusan Izin Kuasa Hukum Perpajakan di Pengadilan Pajak sampai terbit. Peserta yang sudah melakukan pembelian paket namun belum memenuhi syarat administrasi maka tetap akan kami tunggu dan proses sampai persyaratan administrasi terpenuhi. Untuk SKCK Khusus IKH (salah satu dokumen yang di syaratkan) bisa juga kami bantu pembuatannya. 

PPH BADAN

1. SUBJEK PAJAK BADAN

2. BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN

3. OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN

4. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN

5. PEMBUKUAN

6. KOREKSI FISKAL

7. MENENTUKAN PENGHASILAN NETO

8. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

9. MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

10. TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN

11. MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

12. MENENTUKAN KREDIT PAJAK

13. MENGHITUNG ANGSURAN PPH PASAL 25

14. MENGHITUNG PAJAK KURANG (LEBIH) BAYAR

15. REVIEW SPT TAHUNAN BADAN

DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. KUP AB

2. PAJAK PENGHASILAN PSL 21

3. PAJAK PENGHASILAN POTPUT

4. PPN DAN PPNBM

5. AKUNTANSI PAJAK

6. PAJAK PENGHASILAN OP

7. PAJAK PENGHASILAN BADAN

8. PBB P5L DAN BEA MATERAI

PBB-P5L DAN BEA MATERAI

1.    KEWENANGAN PEMUNGUTAN PBB 

2.    SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB

3.    OBJEK PBB

4.    KLASIFIKASI OBJEK PBB-P5L

5.    OBJEK YANG TIDAK DIKENAI PBB

6.    DPP, TARIF, DAN PERHITUNGAN PBB-P5L

7.    PENDAFTARAN OBJEK PBB

8.    PENYAMPAIAN SPOP

9.    SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

10. PEMBETULAN SPOP

11. PENGURANGAN PBB

12. PENGENALAN BEA MATERAI

13. OBJEK BEA MATERAI

14. NON-OBJEK BEA MATERAI

15. TARIF DAN SAAT TERUTANG BEA MATERAI

16. PEMBAYARAN BEA MATERAI

17. JENIS-JENIS MATERAI

18. PEMUNGUT BEA MATERAI

19. FASILITAS PEMBEBASAN BEA MATERAI

20. SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1.    PIHAK PEMOTONG PPH PASAL 21 

2.    PIHAK YANG DIPOTONG PPH PASAL 21

3.    PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21

4.    DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

5.    TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21

6.    PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

7.    PEMOTONGAN PEGAWAI TETAP

8.    PEMOTONGAN PENSIUNAN

9.    PEMOTONGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

10. PEMOTONGAN BUKAN PEGAWAI

11. PEMOTONGAN PESERTA KEGIATAN

12. PEMOTONGAN MANTAN PEGAWAI

13. PEMOTONGAN PROGRAM PENSIUN

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1. MENDAFTAR UNTUK DIBERIKAN NPWP

2. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

3. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

4. PEMBAYARAN PAJAK

5. PELAPORAN PAJAK

6. WAKIL DAN KUASA WAJIB PAJAK

7. PENGEMBALIAN/RESTITUSI PAJAK

8. PEMERIKSAAN

9. PEMBETULAN/PENGURANGAN/PENGHAPUSAN/PEMBATALAN SKP/STP

10. KEBERATAN

11. BANDING

12. GUGATAN

13. PENINJAUAN KEMBALI

14. PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK

15. SANKSI ADMINISTRASI

16. PIDANA PERPAJAKAN

PAJAK PENGHASILAN POTPUT

1.    PENGENALAN PPH PASAL 22

2.    OBJEK PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

3.    PENGECUALIAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

4.    PIHAK YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

5.    PIHAK PEMUNGUT PPH PASAL 22

6.    DPP, TARIF, DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 22

7.    PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22

8.    PENGENALAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

9.    OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

10. PENGECUALIAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

11. PIHAK PEMOTONG PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

12. DPP, TARIF, DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

13. PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23, 15, DAN 4 AYAT (2)

PPN DAN PPNBM

1.    PENGERTIAN UMUM

2.    KONSUMSI BKP/JKP

3.    PENYERAHAN DAN BUKAN PENYERAHAN BKP

4.    DAERAH PABEAN VS KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

5.    KEWAJIBAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

6.    OBJEK PAJAK

7.    FASILITAS PPN & PPNBM

8.    BUKAN OBJEK PAJAK

9.    TARIF PAJAK

10. DASAR PENGENAAN PAJAK

11. CARA MENGHITUNG PAJAK

12. SAAT TERUTANG PAJAK

13. FAKTUR PAJAK

14. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

15. KOMPENSASI DAN RESTITUSI

AKUNTANSI PERPAJAKAN

1.    UMUM DAN KONSEP AKUNTANSI PAJAK

2.    AKP KAS DAN BANK

3.    AKP PIUTANG

4.    AKP UANG MUKA

5.    AKP PERSEDIAAN

6.    AKP ASET TETAP

7.    AKP ASET TIDAK BERWUJUD

8.    AKP SEWA GUNA USAHA

9.    AKP KEWAJIBAN

10. AKP EKUITAS

11. AKP PENDAPATAN

12. AKP BIAYA

13. KOREKSI FISKAL

14. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

DOKUMEN YANG WAJIB DISIAPKAN OLEH PESERTA KELAS BREVET:

1. Scan KTP (softcopy)

2. Softcopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Softcopy Kartu Keluarga

4. Softcopy pasfoto terbaru berukuran 4x6 cm, berwarna, berlatar belakang merah, posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan berpakaian rapi dan sopan dengan menggunakan kemeja/jas/blazer

5. Softcopy asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Minimal tingkat POLRES) yang masih berlaku, dengan keperluan "Permohonan Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak". Bisa dibantu tim legal kelasbrevet.com

6. Softcopy asli Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditas

7. Softcopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir.

8. Sertifikat Brevet AB Resmi dari KelasBrevet.com / dari lembaga lain.

9. Tanda tangan diatas kertas putih polos

DOKUMEN YANG AKAN DIBANTU SIAPKAN OLEH TIM LEGAL KELASBREVET.COM:

1. Membuat Daftar Riwayat Hidup dengan format yang telah di tentukan (softcopy)

2. Softcopy asli surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara bermeterai (e-meterai) 

3. Softcopy asli Pakta Integritas bermeterai (e-meterai)

4. Softcopy asli Surat pernyataan bermeterai (e-meterai) yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya dengan menggunakan format tertentu.

5. Dokumen lainnya jika ada permintaan dari pengadilan pajak.

Admin bagian legal akan menghubungi pemohon yang sudah mengambil Paket Perizinan IKH untuk Koordinasi. Seluruh proses perizinan akan dilakukan oleh tim legal apabila dokumen telah terpenuhi. Pemohon tinggal menunggu IKH terbit dari Pengadilan Pajak.