Brevet AB
Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WP), karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pelatihan Brevet A dan B Terpadu didesain untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu merupakan kursus KelasBrevet yang memberikan pemahaman regulasi dan praktik perpajakan orang pribadi dan badan/perusahaan.
Materi pelatihan terdiri dari, antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) A dan B, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Meterai, dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Akuntansi Pajak, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Pengisian SPT PPN dan PPh elektronik.
Pelatihan Brevet A&B KelasBrevet disusun secara profesional dan kompeten. Melalui modul yang selalu diperbaharui secara periodik ditambah dukungan dari para akuntan profesional dan para pakar serta praktisi perpajakan yang dilibatkan dalam prosesnya, menjadikan kualitas pelatiihan pajak terapan KelasBrevet sangat bisa diandalkan.
KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
ü Pre-test
ü Mendaftar
untuk diberikan npwp
ü Pengukuhan
pengusaha kena pajak
ü Pembukuan
dan pencatatan
ü Pembayaran
pajak
ü Pelaporan
pajak
ü Wakil
dan kuasa wajib pajak
ü Pengembalian/restitusi
pajak
ü Pemeriksaan
ü Pembetulan/pengurangan/penghapusan/pembatalan
ü Keberatan
ü Banding
ü Gugatan
ü Peninjauan
kembali
ü Penetapan
dan penagihan pajak
ü Sanksi
administrasi
ü Pidana
perpajakan
ü Post-tes
Tahun 2026 menjadi periode penting bagi dinamika perpajakan
di Indonesia. Seiring dengan modernisasi sistem perpajakan, penyesuaian
regulasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak, Wajib
Pajak maupun praktisi perpajakan dituntut untuk terus memperbarui pemahaman
hukum dan operasional mereka.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, hadir program Marathon
Update Perpajakan 2026 yang merangkum 4 Seri Webinar Spesial.
Rangkaian ini dirancang khusus untuk mengupas isu-isu strategis, tren
pengawasan terkini, hingga panduan praktis dalam menjaga kepatuhan dan mitigasi
risiko perpajakan.
4 Topik Utama Rangkaian Webinar
1. RADAR BARU FISKUS 2026:
PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
- Jadwal: Sabtu,
08 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai
Pengawasan fiskus kini berbasis integrasi data dan pemetaan
risiko yang semakin presisi. Sesi ini mengulas bagaimana arah pengawasan
otoritas pajak di tahun 2026, indikator-indikator yang menjadi pemicu perhatian
fiskus, serta langkah preventif yang perlu dilakukan Wajib Pajak agar pelaporan
pajak tetap berada pada zona aman.
2. UPDATE PENGATURAN SEORANG
KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN
- Jadwal: Kamis,
13 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai
Kedudukan dan kewenangan seorang Kuasa Wajib Pajak terus
mengalami pembaruan aturan. Materi ini membedah secara mendalam syarat-syarat
terbaru, batasan wewenang, hak dan kewajiban, hingga tata cara kelengkapan
administrasi kuasa agar proses pendampingan atau pengurusan hak dan kewajiban
perpajakan berjalan sah secara hukum.
3. UPDATE FASILITAS PAJAK UMKM,
KABAR BAIK ATAU BURUK?
- Jadwal: Kamis, 20 Agustus 2026 | 09:00
WIB – Selesai
Sektor UMKM kembali mendapatkan perhatian dengan adanya
penyesuaian kebijakan dan skema fasilitas perpajakan. Sesi ini mengkritisi
skema fasilitas pajak UMKM terbaru—mengevaluasi apakah penyesuaian ini
memberikan insentif dan kemudahan nyata, atau justru menghadirkan tantangan
kepatuhan baru bagi pelaku usaha.
4. SP2DK SEBAGAI GERBANG AWAL
MENUJU PEMERIKSAAN PAJAK?
- Jadwal: Selasa, 25 Agustus 2026 | 09:00
WIB – Selesai
Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (SP2DK) sering kali menjadi titik krusial dalam hubungan Wajib Pajak
dan fiskus. Sesi penutup ini membahas strategi menangani SP2DK, menyusun
tanggapan yang akurat dan berbasis data, serta memitigasi risiko agar proses
tanggapan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan pajak.
Ringkasan Agenda Pelaksanaan
Materi 1: Radar Baru Fiskus 2026: Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
(Sabtu, 08 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 2: Update Pengaturan Seorang Kuasa di Bidang Perpajakan
(Kamis, 13 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 3: Update Fasilitas Pajak UMKM, Kabar Baik atau Buruk?
(Kamis, 20 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 4: SP2DK Sebagai Gerbang Awal Menuju Pemeriksaan Pajak?
(Selasa, 25 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 1: Radar Baru Fiskus 2026: Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
(Sabtu, 08 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 2: Update Pengaturan Seorang Kuasa di Bidang Perpajakan
(Kamis, 13 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 3: Update Fasilitas Pajak UMKM, Kabar Baik atau Buruk?
(Kamis, 20 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Materi 4: SP2DK Sebagai Gerbang Awal Menuju Pemeriksaan Pajak?
(Selasa, 25 Agustus 2026 | 09:00 WIB – Selesai)
Mengapa Anda Wajib Mengikuti Rangkaian Ini?
Catatan Penting: Perubahan regulasi yang cepat
menuntut kesiapan pemahaman agar Wajib Pajak terhindar dari sanksi administrasi
maupun potensi sengketa di kemudian hari.
- Komprehensif
& Terstruktur: Mengulas secara tuntas dari hilir ke
hulu—mulai dari sistem pengawasan, keagenan/kuasa, insentif UMKM, hingga
penanganan respons SP2DK.
- Aplikatif
untuk Berbagai Profesi: Sangat relevan bagi Konsultan
Pajak, Tax Manager, Finance Officer, Internal
Auditor, maupun Pemilik Usaha.
- Strategi
Penanganan Risiko: Memberikan sudut pandang praktis dalam
menghadapi dinamika lapangan dan korespondensi dengan otoritas pajak.
