Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU KUP Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 bahwa karyawan yang bertindak sebagai kuasa harus memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak.

Berdasarkan Pasal 4 huruf b angka 2 PMK 184/PMK.01/2017 “Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan: brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan”.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf d PER-1/PP/2024 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak "bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu (ditunjukan dengan bukti) sebagai berikut: 1) ijazah Sarjana atau Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, dan/atau perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 2) ijazah Diploma III perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 3) brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan; atau 4) surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan."